Infocelebes.my.id — Makassar | Laporan dugaan penyerobotan tanah yang berkaitan dengan sengketa lahan di wilayah Ranteballa, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, resmi ditindaklanjuti Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Selatan. Menyusul terbitnya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), ahli waris Abdul Salam Abadi Tanduklangi mendesak kepolisian mengusut perkara secara menyeluruh, termasuk menelusuri dokumen Kontrak Karya 1998 beserta adendumnya yang dinilai penting untuk mengungkap dasar penguasaan dan pemanfaatan lahan yang disengketakan.
Desakan tersebut disampaikan Rahmat, salah satu ahli waris Abdul Salam Abadi Tanduklangi, kepada awak media, Sabtu (31/10/2026) dikediamannya. Ia berharap penanganan laporan tidak berhenti pada proses administratif, tetapi benar-benar mampu mengungkap fakta hukum di balik sengketa lahan yang dikaitkan dengan aktivitas PT Masmindo Dwi Area (MDA).
Berdasarkan dokumen yang disampaikan, Ditreskrimum Polda Sulsel menerbitkan SP2HP bernomor : BI/2476.A/X/RES.1.24./2026/Ditreskrimum, tertanggal 30 Oktober 2026, yang ditujukan kepada Dr. Basir S. selaku pelapor.
SP2HP tersebut merupakan tindak lanjut atas Laporan Polisi Nomor LP/B/1275/X/2026/SPKT/POLDA SULAWESI SELATAN, tertanggal 19 Oktober 2026. Laporan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap barang dan/atau penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (1) dan/atau Pasal 257 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dalam surat tersebut, kepolisian menyatakan laporan telah diterima dan ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan. Perkembangan selanjutnya akan disampaikan kepada pelapor.
Ahli Waris Minta Penyelidikan Tidak Berhenti pada Formalitas, “Rahmat berharap Polda Sulsel mendalami seluruh aspek yang berkaitan dengan laporan tersebut. Menurutnya, persoalan yang dilaporkan tidak cukup hanya dilihat dari peristiwa yang menjadi pokok pengaduan, tetapi juga harus ditelusuri melalui riwayat tanah, dokumen pertanahan, serta dasar hukum penguasaan dan pemanfaatan lahan.
Ia menilai pemeriksaan secara menyeluruh diperlukan agar penyelidikan tidak hanya bertumpu pada keterangan sepihak. Seluruh dokumen dan keterangan para pihak harus diuji secara objektif sehingga fakta hukum dapat terungkap secara terang.
Bagi pihak ahli waris, kepastian hukum menjadi hal mendasar. Mereka berharap laporan tersebut ditangani secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih, tanpa mengabaikan hak setiap pihak untuk menyampaikan bukti maupun klarifikasi.
Kontrak Karya 1998 Diminta Menjadi Bagian Pendalaman Perkara, salah satu hal yang secara khusus didesak Rahmat adalah penelusuran dokumen Kontrak Karya Tahun 1998 beserta adendumnya. Ia berharap kepolisian dapat membuka dan memeriksa dokumen tersebut melalui mekanisme hukum yang berlaku, terutama apabila dokumen itu berkaitan dengan objek tanah yang dilaporkan.
Menurut pihak ahli waris, Kontrak Karya 1998 perlu ditelusuri untuk mengetahui dasar pemanfaatan lahan, cakupan wilayah yang tercantum dalam kontrak, serta kemungkinan keterkaitannya dengan tanah yang kini menjadi objek sengketa.
Rahmat berharap penyidik tidak mengabaikan dokumen historis yang relevan. Pemeriksaan harus mencakup keaslian dokumen, isi kontrak, ruang lingkup wilayah, pihak-pihak yang tercantum, serta adendum dan dokumen pendukung lainnya.
Bagi ahli waris, keterbukaan pemeriksaan dokumen tersebut penting agar persoalan tidak hanya dilihat dari sisi penguasaan fisik lahan, tetapi juga dari dasar administrasi dan hukum yang melatarbelakanginya.
Namun, keberadaan Kontrak Karya 1998 tidak serta-merta membuktikan ataupun meniadakan hak kepemilikan pihak tertentu. Nilai pembuktiannya harus diuji bersama dokumen pertanahan, riwayat penguasaan, keterangan saksi, dan alat bukti lain yang sah.
Sengketa ini berkaitan dengan klaim ahli waris atas tanah leluhur di wilayah Ranteballa, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, yang dikaitkan dengan aktivitas PT MDA.
Bagi keluarga ahli waris, persoalan tersebut menyangkut kepastian hukum atas tanah yang mereka klaim sebagai warisan keluarga. Karena itu, penelusuran terhadap dokumen historis, administrasi pertanahan, dan kontrak yang relevan dinilai penting untuk mengurai duduk perkara.
Di sisi lain, dasar penguasaan maupun pemanfaatan lahan oleh setiap pihak harus diuji berdasarkan ketentuan hukum dan bukti yang sah. Tidak boleh ada kesimpulan yang mendahului proses pembuktian, tetapi setiap dokumen yang relevan juga tidak boleh diabaikan.
Terbitnya SP2HP menjadi awal dari proses penanganan yang masih membutuhkan pendalaman. Publik kini menunggu langkah konkret kepolisian dalam menelusuri laporan, memeriksa bukti, dan mengungkap fakta hukum yang berkaitan dengan objek sengketa.
Rahmat berharap Polda Sulsel dapat menindaklanjuti laporan secara serius, termasuk menelusuri Kontrak Karya 1998 beserta adendumnya agar dasar penguasaan dan pemanfaatan lahan dapat diperiksa secara objektif.
Penyelesaian perkara ini tidak cukup dengan saling menyampaikan klaim. Kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila seluruh dokumen diperiksa, keterangan para pihak dikonfirmasi, dan setiap bukti dinilai secara profesional.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang berkepentingan demi menjaga keberimbangan dan akurasi pemberitaan sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Redaksi)
