Imfocelebes.mu.id — MAROS | Keberadaan pabrik es balok di kawasan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Labuang, Kabupaten Maros, menjadi perhatian publik setelah muncul pemberitaan mengenai dugaan penyempitan ruang aktivitas perdagangan ikan akibat pembangunan fasilitas tersebut.
Di tengah sorotan itu, terdapat persoalan lain yang tidak kalah penting, yakni tingginya kebutuhan es balok bagi nelayan dan pedagang ikan yang selama ini belum sepenuhnya dapat dipenuhi oleh pasokan lokal.
Rajadeng Kr Lau, selaku pihak kedua dalam perjanjian sewa lahan untuk lokasi pembuatan es balok, memberikan klarifikasi sekaligus memperlihatkan dokumen kerja sama pada Minggu (8/11/2026).
Menurut Rajadeng, pabrik es tersebut baru beroperasi sekitar dua bulan. Dengan kondisi tersebut, kapasitas produksi yang tersedia masih terbatas dan belum mampu memenuhi seluruh permintaan nelayan maupun pedagang ikan di kawasan pelelangan.
“Operasional pabrik ini baru berjalan kurang lebih dua bulan, sehingga kami belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan nelayan dan pedagang ikan. Saya berharap kehadiran pabrik es balok ini dapat membantu memenuhi kebutuhan mereka,” ungkap Rajadeng.
Ia juga berharap keberadaan fasilitas tersebut ke depan dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas, termasuk berpotensi menjadi salah satu sumber kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Maros apabila dikelola dengan baik.
“Selain membantu kebutuhan nelayan dan pedagang ikan, saya berharap ke depannya pabrik es ini juga bisa membantu dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Maros,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Rajadeng memperlihatkan dokumen berjudul Surat Perjanjian Sewa Lahan untuk Lokasi Pembuatan Es Balok di TPI Labuang Dinas Perikanan Kabupaten Maros.
Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan, perjanjian tersebut melibatkan Dinas Perikanan Kabupaten Maros sebagai pihak pertama dan Rajadeng Kr Lau sebagai pihak kedua.
Perjanjian yang ditandatangani pada 8 Desember 2025 itu mengatur pemanfaatan lahan seluas 60 meter persegi dengan ukuran 5 x 12 meter. Masa perjanjian berlangsung selama lima tahun, terhitung sejak 8 Desember 2025 hingga 8 Desember 2030.
Nilai sewa ditetapkan sebesar Rp12.000 per meter persegi setiap bulan atau total Rp720.000 per bulan.
Dalam Pasal 3 disebutkan bahwa lahan tersebut diperuntukkan bagi lokasi pembuatan es balok.
Dokumen tersebut diperlihatkan Rajadeng sebagai dasar klarifikasi mengenai pemanfaatan lahan untuk kegiatan usaha pabrik es balok di kawasan TPI Labuang.
Rajadeng juga menjelaskan bahwa aktivitas operasional pabrik es beserta pengadaan peralatan yang digunakan merupakan pembiayaan perusahaan.
Menurut keterangannya, pembiayaan tersebut mencakup berbagai kebutuhan operasional dan pemasangan instalasi listrik untuk menunjang kegiatan produksi es balok.
Dengan demikian, fasilitas dan aktivitas operasional pabrik tidak semata-mata bergantung pada ketersediaan lahan, tetapi juga membutuhkan investasi serta pembiayaan dari pihak perusahaan.
Keterangan ini menjadi bagian penting untuk memberikan gambaran mengenai kontribusi pihak pengelola dalam menyediakan fasilitas pendukung kegiatan perikanan di kawasan TPI Labuang.
Meski demikian, aspek pembiayaan operasional dan pemanfaatan lahan merupakan dua hal berbeda yang tetap perlu dilihat berdasarkan dokumen dan ketentuan masing-masing. Tingginya kebutuhan es balok di kawasan pelelangan juga disampaikan Akmal, salah seorang karyawan pabrik es tersebut.
Ia menjelaskan, sebelum pabrik lokal beroperasi, kebutuhan es balok di kawasan TPI sebagian besar bergantung pada pasokan dari Kota Makassar.
Menurut keterangannya, pasokan dari Makassar biasanya berkisar 40 hingga 60 balok setiap pengiriman. Sementara kebutuhan di kawasan pelelangan diperkirakan mencapai sekitar 300 balok per hari.
“Kalau saya, bagus sekali dengan adanya pabrik ini. Selama ini es dari Makassar biasanya hanya 40 sampai 60 balok yang turun ke Maros. Padahal kebutuhan di pelelangan ikan minimal sekitar 300 balok. Jadi, keberadaan pabrik ini sangat membantu,” ungkap Kalman.
Ia menambahkan, keterbatasan pasokan sebelumnya membuat sebagian pedagang harus mencari alternatif lain, termasuk membeli es kristal ketika persediaan es balok tidak tersedia.
Kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi pedagang dalam mempertahankan kualitas dan kesegaran hasil tangkapan ikan sebelum dipasarkan.
Kalman, menjelaskan bahwa produksi es balok dilakukan secara berkala dengan menyesuaikan kemampuan produksi dan kebutuhan pasar.
Dalam kondisi tertentu, pabrik mampu mengeluarkan sekitar 60 hingga 80 balok es. Namun, jumlah tersebut masih belum sebanding dengan perkiraan kebutuhan harian di kawasan pelelangan.
“Kalau produksi sudah tersedia, biasanya sekitar 60 sampai 80 balok bisa dikeluarkan. Bahkan, ketika es belum sepenuhnya matang tetapi sudah ada yang membutuhkan, sebagian tetap dikeluarkan untuk membantu memenuhi kebutuhan pedagang,” jelasnya.
Keterangan Rajadeng dan karyawan pabrik tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara kemampuan produksi dan kebutuhan pasar.
Jika dibandingkan dengan perkiraan kebutuhan sekitar 300 balok per hari, produksi 60–80 balok tersebut menunjukkan bahwa kapasitas yang tersedia masih perlu ditingkatkan.
Artinya, keberadaan pabrik es lokal belum sepenuhnya menyelesaikan persoalan ketersediaan pasokan. Peningkatan kapasitas produksi menjadi salah satu kebutuhan agar nelayan dan pedagang dapat memperoleh pasokan es secara lebih memadai.
Harapan agar pabrik es balok terus beroperasi juga disampaikan Adi, salah seorang pedagang ikan di kawasan pelelangan.
Menurutnya, keberadaan pabrik tersebut berpotensi membantu memenuhi kebutuhan es balok yang selama ini menjadi salah satu kebutuhan penting dalam aktivitas perdagangan ikan.
“Harapan kami, operasional pabrik es ini dapat terus berjalan dan kapasitas produksinya semakin ditingkatkan agar kebutuhan es balok di kawasan pelelangan ikan dapat terpenuhi secara optimal,” ujar Adi.
Harapan pedagang tersebut sejalan dengan keterangan karyawan pabrik mengenai tingginya permintaan yang belum dapat diimbangi kemampuan produksi.
Bagi pelaku usaha perikanan, ketersediaan es bukan sekadar kebutuhan tambahan, melainkan bagian penting dalam menjaga mutu hasil tangkapan, memperlancar distribusi, dan mengurangi potensi kerugian akibat menurunnya kualitas ikan.
Karena itu, peningkatan kapasitas produksi diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi nelayan dan pedagang ikan di Kabupaten Maros.
Di sisi lain, sorotan mengenai dugaan TPI Maros Semakin Menyempit Akibat Pabrik Es, Pedagang Ikan Terpaksa Melapak di Lahan Parkir, tetap menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian.
Dokumen perjanjian sewa merupakan bagian dari informasi yang perlu diketahui publik. Namun, keberadaan perjanjian tersebut tidak otomatis menjawab seluruh persoalan mengenai pengaturan ruang perdagangan.
Perlu dilakukan verifikasi langsung untuk mengetahui kondisi sebelum dan sesudah pembangunan pabrik, termasuk perubahan tata letak kawasan, ketersediaan ruang berjualan, akses kendaraan, area parkir, serta kelancaran aktivitas bongkar muat ikan.
Apabila benar terdapat pedagang yang terpaksa menggunakan lahan parkir untuk berjualan, pemerintah daerah perlu menjelaskan penyebab dan langkah penanganannya.
Sebab, keberadaan fasilitas pendukung perikanan seharusnya tidak mengorbankan fungsi utama kawasan pelelangan maupun kepentingan pedagang yang selama ini menggantungkan penghidupan di TPI.
Dengan demikian, klarifikasi mengenai dasar pemanfaatan lahan dan evaluasi terhadap dampak pembangunan harus berjalan beriringan.
Keberadaan pabrik es balok di TPI Labuang diharapkan menjadi salah satu fasilitas pendukung yang mampu memperkuat aktivitas ekonomi perikanan di Kabupaten Maros.
Rajadeng Kr Lau menilai bahwa pabrik es tersebut memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap peningkatan PAD apabila pengelolaannya dilakukan secara baik.
Potensi tersebut tentu membutuhkan tata kelola yang transparan, mekanisme penerimaan daerah yang jelas, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, kepentingan nelayan dan pedagang ikan juga harus menjadi perhatian utama. Ketersediaan es balok, peningkatan kapasitas produksi, keteraturan ruang perdagangan, serta kelancaran aktivitas pelelangan perlu menjadi bagian dari evaluasi pemerintah daerah.
Publik tentu berharap pembangunan fasilitas pendukung di kawasan TPI tidak hanya memberikan manfaat bagi pengelola usaha, tetapi juga menghadirkan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat dan daerah.
TPI Maros membutuhkan fasilitas yang memadai, pedagang yang sejahtera, tata kelola yang transparan, serta kontribusi PAD yang optimal.
Karena itu, Dinas Perikanan Kabupaten Maros diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai pengelolaan kawasan, evaluasi pemanfaatan lahan, serta langkah konkret untuk memastikan keberadaan pabrik es berjalan selaras dengan kepentingan nelayan dan pedagang ikan.
Sumber: Dokumen Perjanjian Sewa Lahan untuk Lokasi Pembuatan Es Balok di TPI Labuang Dinas Perikanan Kabupaten Maros serta keterangan Rajadeng Kr, Kalman dan Adi, Minggu (8/11/2026). (Redaksi)
