Infocelebes.my.id — Makassar | Penanganan laporan dugaan penyerobotan tanah dan kekerasan secara bersama-sama terhadap barang yang berkaitan dengan aktivitas tambang emas PT Masmindo Dwi Area (MDA) bersama mitra kerjanya di Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, memasuki perkembangan penting.(11/11/26)
Yasir Tanduklangi, selaku ahli waris Abdul Salam Abadi Tanduklangi, memenuhi undangan klarifikasi Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulawesi Selatan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara tersebut.
Pemanggilan itu tertuang dalam surat Ditreskrimum Polda Sulsel Nomor B/70597/XI/RES.24.2026/Ditreskrimum tertanggal 5 November 2026. Berdasarkan surat tersebut, klarifikasi dijadwalkan pada Senin, 9 November 2026, di Ruang Unit 1 Subdit II Harta Benda Ditreskrimum Polda Sulsel, Jalan Perintis Kemerdekaan Km 16, Makassar.
Dalam surat tersebut, dijelaskan bahwa perkara yang sedang diselidiki berkaitan dengan dugaan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama terhadap barang dan/atau penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 262 ayat (1) dan/atau Pasal 257 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Perkara tersebut berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu. Dalam surat disebutkan Basir S. sebagai pelapor, dengan korban Basir S. dan ahli waris lainnya. Sementara PT Masmindo Dwi Area bersama mitra kerjanya tercantum sebagai pihak terlapor.
Yasir Tanduklangi mengapresiasi langkah Ditreskrimum Polda Sulsel yang telah menindaklanjuti laporan tersebut melalui proses penyelidikan. Namun, ia berharap penanganan perkara tidak berhenti sebatas pemanggilan dan pemeriksaan saksi.
Menurutnya, penyidik perlu mengusut persoalan secara menyeluruh, termasuk menelusuri riwayat penguasaan tanah, dokumen kepemilikan, dasar pemanfaatan lahan, serta pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab hukum.
Bagi keluarga ahli waris Abdul Salam Abadi Tanduklangi, persoalan tersebut bukan sekadar konflik pertanahan biasa. Mereka mengklaim memiliki hak atas tanah yang menjadi objek permasalahan dan menduga penguasaan serta pemanfaatan lahan berlangsung tanpa penyelesaian hak dan ganti rugi sebagaimana mestinya.
Yasir menegaskan bahwa PT Masmindo Dwi Area bersama mitra kerjanya harus bertanggung jawab atas persoalan hak atas tanah tersebut.
“PT. Masmindo dan mitra kerjanya harus bertanggung jawab atas hak konsesi lahan tersebut. Jika tidak mampu membayar, kami meminta agar segera angkat kaki dari lahan kami dan memberikan ganti rugi sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku. Jika tidak, maka Masmindo dan mitra kerjanya harus siap menghadapi konsekuensi hukum,” tegas Yasir.
Selain persoalan dugaan penyerobotan tanah, Yasir juga mendesak penyidik Polda Sulsel agar menelusuri dan membuka dokumen Adendum Kontrak Karya (CoW) tahun 1998 yang berkaitan dengan dasar hukum kegiatan operasional PT Masmindo Dwi Area di wilayah Latimojong, Kabupaten Luwu.
Menurut Yasir, keberadaan dokumen kontrak karya 1998 beserta adendumnya merupakan salah satu aspek penting yang harus diperiksa untuk mengetahui secara jelas dasar hukum kegiatan perusahaan, batas wilayah yang diberikan, serta ketentuan yang mengatur pemanfaatan lahan dan penyelesaian hak masyarakat.
Ia meminta agar dokumen Adendum Kontrak Karya 1998 tidak hanya menjadi dokumen administratif perusahaan, tetapi juga dapat ditelusuri oleh aparat penegak hukum dan dibuka kepada publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Jangan hanya memeriksa laporan dugaan penyerobotan tanah, tetapi penyidik juga harus menelusuri Adendum Kontrak Karya tahun 1998 yang menjadi dasar beroperasinya perusahaan. Dokumen tersebut harus dibuka agar jelas bagaimana dasar hukum perusahaan menjalankan aktivitasnya, termasuk bagaimana status dan hak masyarakat atas tanah yang masuk dalam wilayah kegiatan perusahaan,” tegas Yasir.
Menurutnya, keterbukaan dokumen tersebut penting untuk memastikan apakah pelaksanaan kegiatan perusahaan telah sesuai dengan ruang lingkup kontrak, ketentuan pemanfaatan wilayah, serta kewajiban penyelesaian hak atas tanah masyarakat
Yasir juga berharap instansi pemerintah yang memiliki kewenangan terhadap dokumen kontrak karya tersebut dapat memberikan akses informasi secara transparan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.
Persoalan Adendum Kontrak Karya 1998 dinilai menjadi salah satu aspek penting yang perlu didalami dalam rangkaian persoalan PT Masmindo Dwi Area.
Dokumen kontrak karya dan adendumnya perlu diperiksa untuk memastikan ruang lingkup wilayah, ketentuan operasional, serta kewajiban perusahaan terhadap aspek pertanahan dan masyarakat di sekitar wilayah kegiatan pertambangan.
Pemeriksaan tersebut juga penting untuk menghindari adanya anggapan bahwa keberadaan konsesi pertambangan secara otomatis menghapus atau meniadakan hak keperdataan masyarakat atas tanah.
Dengan demikian, penyidik diharapkan tidak hanya memeriksa peristiwa yang dilaporkan, tetapi juga menelusuri dokumen yang menjadi landasan kegiatan perusahaan dan relevansinya terhadap objek tanah yang dipersoalkan ahli waris.
Besarnya investasi dan kepentingan ekonomi perusahaan tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan kepastian hukum maupun perlindungan hak masyarakat.
Kini, perhatian tertuju pada langkah lanjutan Ditreskrimum Polda Sulsel. Ahli waris berharap penyelidikan dilakukan secara independen, profesional, dan transparan dengan memeriksa seluruh dokumen serta keterangan pihak-pihak terkait.
Yasir menegaskan bahwa perjuangan keluarga ahli waris Abdul Salam Abadi Tanduklangi bukan semata-mata mengenai tuntutan ganti rugi, melainkan juga menyangkut hak, keadilan, keterbukaan dokumen, dan kepastian hukum.
Publik juga berhak mengetahui bagaimana dasar hukum kegiatan perusahaan pertambangan dijalankan, sejauh mana kewajiban terhadap masyarakat telah dipenuhi, serta bagaimana penyelesaian hak atas tanah yang masih dipersoalkan.
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa investasi pertambangan harus berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak masyarakat, transparansi, dan kepatuhan terhadap hukum.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (Timred)
Sumber: Yasir Tanduklangi (Ahli Waris Abdul Salam Abadi Tanduklangi)
